Mengkritisi Lembaga-Lembaga Bretton Woods:
Menuju Globalisasi yang Manusiawi
Alvin Adisasmita
dan
Aulia Rachman Alfahmy
“Globalisasi tampaknya kian memerbesar tingkat kemiskinan dan ketimpangan… Biaya-biaya untuk penyesuaian demi keterbukaan yang lebih besar ditanggung sepenuhnya oleh kaum miskin, berapa pun lamanya waktu penyesuaian itu berlangsung.”
-World Bank, The simultaneous Evolution of Growth an Inequality, 1999
Latar Belakang
Globalisasi dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi isu hangat untuk dibicarakan di berbagai kalangan. Bagaikan sebuah mantra, globalisasi dianggap sebagai jalan keluar instan yang dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia. Globalisasi seakan sebuah aksioma di mana eksistensinya menjadi tidak perlu diperdebatkan lagi.
Lembaga-lembaga internasional berada di balik pergerakan global tersebut. Mereka sebagai penganut aliran neo-liberal, percaya bahwa adanya globalisasi akan secara masif mendorong pertumbuhan ekonomi di semua negara. Pada dasarnya, globalisasi memang suatu hal yang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Globalisasi dapat memberikan keleluasaan bagi arus barang dan jasa secara kompetitif. Hal ini tentunya akan membuahkan mekanisme ekonomi yang efisien. Semua ini berujung pada peningkatan kesejahteraan secara luas. Inilah esensi dari sebuah globalisasi, di mana dalam dataran idealita globalisasi justru hal yang baik dan dibutuhkan dalam evolusi peradaban manusia.
Oleh karena itu, para pemuka ekonomi dunia menggagas pembentukan beberapa organisasi internasional dalam rangka mengakomodasi jalannya globalisasi. IMF dan World Bank menjadi produk-produk pertama dalam misi ini. Disusul kemudian WTO yang merupakan bentukan dari GATT tahun 1995. Adanya Lembaga-lembaga tersebut dianggap menjadi sebuah jawaban yang tepat dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat dunia di tengah era globalisasi.
Namun, dalam tataran empiris tidaklah demikian adanya. Fakta menunjukan bahwa di tengah meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat dunia dari tahun 1990-2000 sebesar 2,5% justru terjadi penambahan orang miskin sebanyak 100 juta jiwa (Stiglitz, 2002:6). Hal lain perlu diperhatikan adalah pinjaman sebesar 1000 milyar dolar yang diberikan oleh IMF dan World Bank sejak tahun 1960-an telah terbukti gagal dalam mencapai tujuan awalnya. Belum lagi masalah kebijakan perdagangan dilakukan oleh Amerika secara kontroversial, di mana WTO yang notabene sebagai penjamin terciptanya perdagangan yang adil, tidak mampu berbuat apa-apa atas kehendak negara adikuasa tersebut. Hal ini sekali lagi membuktikan adanya kesalahan dalam pengelolaan globalisasi.
Nampaknya ada sebuah anomali dalam perjalanan globalisasi hingga saat ini. Globalisasi yang dikendarai oleh negara-negara maju melalui lembaga internasionalnya justru menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus meningkatnya ketimpangan merupakan bukti nyata gagalnya lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya sebagai sebuah lembaga publik internasional. Globalisasi yang diidamkan pun turut sirna seiring dengan kemiskinan yang merajalela.
Benarkah lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan masyarakat dunia? Bagaimana cara agar globalisasi berjalan pada jalur yang tepat di bawah kendali lembaga-lembaga tersebut? Read the rest of this entry »
